Komite II DPD RI Tindak Lanjuti Aspirasi di Kaltim, Terkait Desa Tertinggal Yang Belum Memiliki Listrik

img

 

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA- Komite II Dewan Perwakilan Daerah  Republik Indonesia (DPD-RI melakukan  kunjungan kerja ke Provinsi Kaltim dalam rangka menindaklanjuti aspirasi dan keluhan-keluhan  masyarakat  terkait  dengan daerah-daerah yang belum teraliri listrik,  sehingga menghambat  roda perekonomian  masyarakat.

Rombongan Komite II DPD RI dipimpin langsung Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen,dan diterima Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi  beserta jajaran, bupati dan wakil bupati,   termasuk lembaga vertikal di Provinsi Kaltim,  yang digelar di Ruang Pertemuan Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/6/2022). 

Hadi Mulyadi dalam sambutan selamat datang di Benua Etam Provinsi Kaltim, dan apresiasi kepada rombongan Komite II DPD RI di Provinsi Kaltim dalam kaitannya menyerap aspirasi dan masukan  terkait daerah-daerah yang belum teraliri listrik. sehingga dengan kunjungan kerja ini nantinya dapat mencarikan solusi.

“Sebagaimana tema undangan hari ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa,  terkait daerah-daerah yang belum teraliri listrik di Kaltim, memang menjadi persoalan yang tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, karena kondisi Indonesia yang terdiri ribuan pulau, oleh karena itu ada saatnya PLN  dan pemerintah daerah bekerja keras, termasuk para pengusaha harus membantu, dimana ada daerah-daerah tertentu secara keekonomian PLN tidak mungkin membangun jaringan ke daerah yang penduduknya sedikit, dan hal seperti harus dirumuskan dan dicarikan solusinya,” papar Hadi Mulyadi.

Selain masalah daerah-daerah di Kaltim yang belum teraliri listrik, mantan Legislator Karang Paci dan Senayan itu juga curhat kepada komite II DPD RI, dimana Provinsi Kaltim tiap tahun tidak kurang Rp 500 triliun menyumbang untuk devisa  negara, tetapi yang kembali ke Kaltim  melalui APBD sebesar  Rp 11,6 triliun, dan terbesar pada tahun 2012 Rp15 triliun, sejak itu tidak pernah lagi.    

“Kita cek di keuangan dan Bappenas, 60 persen APBN berputar di pulau jawa, 20 persen di Pulau Sumatera dan Kalimantan, ini sesuatu yang  memang  delematis, dan keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota negara ke Provinsi Kaltim,  itu  adalah keputusan yang sangat luar biasa, sehingg secara bertahap akan terjadi migrasi, dan dengan migrasi itu akan terjadi ikutan berbagi proyek barang jasa, industri maupun   pembangunan pemerintahan, sehingga nanti pembangunan  tidak lagi jawa sentris tetapi benar-benar Indonesia sentris, walaupun dananya terbatas, tetapi itu harus kita wujudkan untuk anak cucu kita mendatang,”papar Hadi Mulyadi.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen mengatakan,  kunjungan kerja di Kaltim adalah dalam rangka meninggal lanjuti aspirasi masyarakat,  ketika pimpinan DPR RI  berada di daerah  dalam rangka kunjungan dinas sehubungan dengan keluhan-keluhan masyarakat dengan daerah-daerah yang belum teraliri listrik.

“Kami  Komite II  DPD RI langsung bekerja,  bergerak cepat dsposisi  pimpinan langsung kami laksanakan sebagai komite atau kelengkapan  untuk menindaklanjuti aspirasi, dan kami menyampaikan terimakasi dan apresiasi kepada Pemprov Kaltim khususnya Wakil Gubernur Kaltim yang telah memfasilitasi pertemuan ini, dengan harapan dapat masukan sekaligus mencarikan solusi untuk mengatasi daerah-daarah tertinggal yang belum teraliri listrik khususnya  di  Kabupaten paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat Mahulu dan Kabupaten Berau,” papar Lukky Semen.(mar)